Pemprov DKI Salurkan Bansos Rp900 Ribu ke 219 Ribu Penerima
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi 219.252 penerima manfaat melalui program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Jakarta, 25/03/2025 – Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di ibu kota. Bansos diberikan sebesar Rp300.000 per bulan dan dicairkan untuk tiga bulan sekaligus pada tahap pertama, yakni Januari hingga Maret 2025. Penerima akan menerima total Rp900.000 yang disalurkan melalui rekening masing-masing. Selanjutnya, pencairan akan dilakukan setiap bulan agar lebih memudahkan penerima manfaat dalam mengakses dana bantuan.
Penyerahan bansos dilakukan secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, didampingi Wakil Gubernur Rano Karno dalam sebuah acara di Balai Kota Jakarta. Dalam sambutannya, Pramono menegaskan bahwa bansos ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, khususnya lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang rentan dan memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran,” ujar Pramono.
Tahun ini, jumlah penerima manfaat mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2024. Penerima KLJ naik dari 135.140 menjadi 171.010 orang, meningkat sebesar 26,55 persen. Sementara itu, penerima KPDJ bertambah dari 17.342 menjadi 20.890 orang (naik 20,46 persen), dan penerima KAJ mengalami kenaikan dari 20.272 menjadi 27.352 orang (naik 34,92 persen).
Dinas Sosial DKI Jakarta memastikan bahwa proses seleksi penerima bansos dilakukan secara ketat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mekanisme pemutakhiran data dilakukan dengan sistem “take out” dan “take in” agar penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan.
Faktor yang diperhitungkan dalam seleksi mencakup data kependudukan, kepemilikan aset, status di panti sosial, serta penerimaan bansos lainnya dari pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Kami selalu memastikan data penerima diperbarui secara berkala agar tidak ada penerima ganda atau orang yang sudah tidak memenuhi syarat masih menerima bantuan,” kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari.
Pemerintah juga menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengecek status bantuan sosial melalui situs siladu.jakarta.go.id. Selain itu, warga dapat mendatangi kantor kelurahan untuk mendapatkan informasi dari Pendamping Sosial (Pendamsos) yang bertugas memberikan pendampingan terkait bansos.
Dengan sistem yang semakin transparan dan data yang diperbarui secara berkala, Pemprov DKI Jakarta berharap program bansos ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.
